Gratis Download Peraturan Desa 2018 Lengkap Versi Dock

Penetapan Prioritas Dana Desa tahun 2018 ditandatangani oleh Menteri Desa Eko Putro Sandjojo di Jakarta pada tanggal 22 September 2017 dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 mengenai Penetapan Prioritas Dana Desa tahun 2018 ini diundangkan untuk mampu diberlakukan pada tanggal 29 September 2017 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana dalam lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359.

Pengawalan dana desa ketika dengan adanya Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 mengenai Penetapan Prioritas Dana Desa tahun 2018 kini lumayan rigid dan memperhatikan tidak sedikit faktor semacam tipologi desa, tutorial supaya transparan, bagaimana merencanakannya dan pelibatan supra desa supaya pembangunan desa mampu selaras dengan prioritas kabupaten, maupun prioritas yg diharapkan Kementrian Desa supaya terkesan semuanya mempunyai prestasi. Sebab bagaimanapun negara telah berusaha keras memenuhi dan menyediakan Dana Desa ditengah kegelisahan perekonomian yg disorot tidak sedikit pihak, dan kebutuhan sektor lain.

Partisipasi masyarakat menjadi faktor yg sangat penting dan dibuatkan saluran khusus dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 mengenai Penetapan Prioritas Dana Desa tahun 2018 pada BAB VIII mengenai Partisipasi Masyarakat Pasal 18 yg isinya bahwa :

Masyarakat mampu ikut dan mengamati dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yg akuntabel dan transparan dengan cara:

menyampaikan pengaduan persoalan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa; 

melakukan pendampingan terhadap Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 

melakukan studi dan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.

Pengaduan persoalan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan alamat pengaduan Call Center: 1500040 yg dikelola oleh Satuan Tugas yg menangani Dana Desa, Short Message Service: 0812 8899 0040/0877 8899 0040, Facebook: kemendesa.1/ Twitter: KemenDesa; dan/atau 

website Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) yg dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden

Dalam Lampiran Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 mengenai Penetapan Prioritas Dana Desa tahun 2018 terdapat tidak sedikit penjelasan dan contoh bagaimana melakukan pemanfaatan dana desa 2018. Dalam Lampiran II misalnya, aspek-aspek pembangunan desa memakai dana desa supaya mudah direview juga berdasarkan tipologi desa yg jelas, sampai produk unggulan desa yg mampu didukung menjadi lebih baik. Hingga contoh-contoh bentuk pemberdayaan masyarakat desa.

Silahkan Download

1. PermenDPDTT Nomor 19 Tahun 2017 ttg Penetapan Prioritas DD Tahun 2018

Tweet

Subscribe to receive free email updates: