Anggota Komisi II DPR Luthfi A Mutty menemukan fakta adanya permainan kotor dalam perekrutan tenaga pendamping desa. Hal itu ditemukannya saat menjalani kegiatan masa reses di Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan,
Dia mendapati, tenaga berpengalaman yang telah aktif selama 5-7 tahun dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri) tidak lolos seleksi tanpa alasan jelas.
"Mereka gugur secara administrasi tanpa diberitahu alasannya. Sementara yang lulus adalah orang-orang yang diragukan kompetensinya," sesal Luthfi ketika dihubungi wartawan,
Selain itu Luthfi juga menemukan kejanggalan lain yakni jadwal seleksi yang berubah-ubah, tentunya hal ini mempersulit para peminat yang hendak mengikuti proses perekrutan.
Diakuinnya, padahal para calon peserta seleksi yang telah menunggu proses perekrutan tersebut adalah, mereka yang rata-rata telah memiliki kompetensi dan pengalaman dalam pendampingan desa.
Sehingga lanjutnya, ketidakjelasan jadwal itu membuat mereka tak bisa menghadiri proses perekrutan yang seolah-olah sengaja didesain untuk menghambat keterlibatan mereka.
Menurutnya, semua kejanggalan itu semakin memperkuat kecurigaan atas adanya praktik kotor dalam proses perekrutan pendamping desa. "Ada indikasi juga seleksinya hanya formalitas. Orang-orangnya (pendamping desa) sudah di plot masuk, bahkan sudah ada sebelum tes dilaksanakan," duganya.
Luthfy meyakini, telah terjadi permainan oknum pemegang kekuasaan di daerah, yang mencoba memasukkan kepentingan politiknya melalui jalur pelaksana teknis dana desa ini. Melihat fakta terebut, ia pesimistis otonomi desa akan berjalan dengan baik, khususnya terkait pengelolaan keuangan dan tatakelola pertanggungjawabannya.
"Penuh dengan permainan dan sarat KKN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme). Aroma intervensi pejabat dan partai sangat kental. Saya pesimis pengelolaan dana desa bisa berjalan baik," tukasnya.
0 Response to "DPR Menduga Ada 'Permainan' Rekrut Tenaga Pendamping Desa"
Post a Comment