Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) menggelontorkan dana puluhan triliun rupiah setiap tahun untuk dikelola masyarakat desa. Sebutannya dana desa yg bersumber dari Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN) dengan tujuan pemerataan pembangunan desa, mengurangi kemiskinan serta kesenjangan.
Untuk pertama kalinya, pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp 20,7 triliun pada 2015. Selanjutnya biaya meningkat menjadi Rp 46,9 triliun di periode 2016, serta naik lagi menjadi Rp 60 triliun di 2017.
Dalam Rancangan APBN 2018, pemerintah kembali akan mengguyur desa-desa di Indonesia dengan biaya Rp 60 triliun.
"Rata-rata setiap desa mendapatkan dana kurang lebih Rp 800 juta. Bahkan ada desa yg mendapatkan biaya sampai Rp 2 miliar," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, semacam ditulis Selasa (22/8/2017).
Menurutnya, alokasi dana desa di 2018 sebesar Rp 60 triliun terkesan sama dengan biaya di 2017. Namun Sri Mulyani memperkirakan, penyerapan dana desa dalam outlook tahun ini sebesar Rp 58,2 triliun. Dengan demikian, dana desa Rp 60 triliun di RAPBN 2018 lebih tinggi Rp 1,8 triliun dibanding outlook 2017.
"Tantangannya bukan persoalan uang, tapi bagaimana dana desa dapat menghasilkan. Dari kurang lebih 75 ribu desa, kita berharap sebagian besar dana itu untuk mengurangi kemiskinan serta membenahi fasilitas dasar," terang Sri Mulyani.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh Widodo mengungkapkan, alokasi dana desa ke beberapa desa semenjak 2015 sampai dikala ini telah berdampak kepada jumlah maupun tingkat kemiskinan di Indonesia.
"Dari akibat evaluasi sebelum ada dana desa di 2014, kemiskinan di desa tetap sangat tinggi. Rasio gini (ketimpangan) di perdesaan mencapai 0,34. Tapi pasca diberlakukan dana desa, perbandingan gini turun menjadi 0,32 di 2017. Ini adalah keberhasilan dari pelaksanaan dana desa," dirinya menjelaskan.
Lebih jauh katanya, jumlah penduduk miskin di desa pun dikala ini telah berkurang menjadi 17,1 juta orang-orang dari sebelumnya 17,7 juta orang-orang miskin yg tinggal di desa pada 2014. "Tingkat jumlah orang-orang miskin di desa dari 14,09 persen, turun menjadi 13,93 persen," Boediarso menambahkan.
Boediarso mengklaim dana desa juga telah menghasilkan beberapa output. Ini meliputi pembangunan 66.179 kilometer (km) jalan desa, membangun 511.484 meter jembatan desa, 686 unit embung, sebanyak 65.573 unit drainase serta irigiasi, sebanyak 36.951 unit Mandi Cuci Kakus (MCK), sebanyak 15.948 unit air bersih.
"Dana desa juga untuk membangun Posyandu sebanyak 7.428 unit, Poliklinik Desa sebanyak 3.100 unit, pasar desa mencapai 1.810 pasar, serta PAUD 11.221 unit," ia menerangkan.
Keberhasilan lain dari dana desa, dirinya menuturkan, terkait pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan kursus, pelatihan kewirausahaan, e-marketing, serta pembuatan industri rumah tangga, pelatihan benih kerapu, budidaya cemara, maupun kakao.
"Kalau dievaluasi dari alokasi serta distribusi dana desa per wilayah, jadi dengan jumlah desa yg sama kurang lebih 23 ribu desa antara di Jawa serta Sumatera, menghasilkan kemajuan yg sangat bervariasi dalam perkembangan desa," tegas Boediarso.
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), lanjutnya, dana desa di RAPBN 2018 sebesar Rp 60 triliun di arahkan pada upaya pengentasan kemiskinan. "Ada perubahan sehingga sekarang desa tertinggal serta sangat tertinggal yg mempunyai tidak sedikit penduduk miskin akan sangat diuntungkan," ujarnya.
Menurut Boediarso, untuk desa tertinggal minimal alokasi dana desa sebesar Rp 864 juta serta maksimal Rp 2,8 miliar. Sementara untuk desa sangat tertinggal, lanjutnya, paling sedikit akan mendapatkan dana desa Rp 1,23 miliar serta Rp 3,5 miliar paling banyak. "Distribusi dana desa ke Jawa akan naik, sebab jumlah orang-orang miskin 59 persen ada di Jawa," tukasnya.
Sumber: Liputan6
0 Response to "Pemerintah Kucurkan Dana Desa Triliunan Rupiah, Apa Hasilnya?"
Post a Comment