 |
| Sumber Sindo
Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menggelar workshop Pengentasan Kemiskinan. Dalam peluang itu, APPSI mengkritisi efektivitas dana desa yg dinilai belum maksimal dalam pengentasan kemiskinan.
Ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo mempertanyakan pemanfaatan dana desa yg lebih tidak sedikit dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, sementara untuk pengentasan kemiskinan tetap minim.
Padahal, kata Syahrul, dana desa yg kualitas totalnya mencapai Rp61 triliun lebih itu mampu menjadi solusi dalam menanggulangi kemiskinan yg tetap dihadapi seluruh kawasan di Indonesia.
"Saya pikir, dana Rp61 triliun lebih itu gak boleh kita biarkan semacam sekarang. Saya liat ada (pembangunan) pedestrian di pinggir pantai. Memang betul pertanggungjawabannya, tapi manfaatnya apa? (untuk pengentasan kemiskinan)," ungkap Syahrul ketika membuka Workshop APPSI Pengentasan Kemiskinan di Tingkat Provinsi di Hotel Shantika Premiere Dyandra, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Rabu (20/9/2017).
Menurut Syahrul, dari dana desa yg nilainya Rp1 miliar per desa itu, 20-30%-nya seharusnya dipakai untuk pengentasan kemiskinan melewati program-program pemberdayaan masyarakat.
Sehingga, tidak hanya diperoleh pembangunan fisik, dana desa yg nilainya Rp1 miliar per desa tersebut juga menghasilkan pendapatan untuk menambah taraf perekonomian masyarakat setempat.
"Jadi, Rp61 triliun itu mampu dirumuskan 20-30%-nya menjadi hal-hal yg produktif di desa. Dari Rp1 miliar, ada Rp200-300 juta, gubernur mampu mengarahkan," katanya.
Syahrul yg juga Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) itu mencontohkan, di Sulsel, pihaknya mengalokasikan dana sebesar Rp78 miliar untuk bibit jagung. Dari modal tersebut, diperoleh yg akan terjadi sampai Rp3,4 triliun.
Contoh lain, pihaknya juga mengalokasikan dana Rp100 miliar untuk pengadaan bibit rumput laut. Setelah bibit rumput laut itu ditanam selagi 45 hari, hasilnya mencapai Rp4,2 triliun. "Selama ini, kita mampu Rp44 triliun dari sektor pertanian," ungkap Syahrul.
Contoh pemanfaatan dana desa untuk acara pemberdayaan masyarakat desa tersebut, lanjutnya, sangat berdampak kepada pengentasan kemiskinan di daerahnya. Perekonomian masyarakat desa akhirnya meningkat seiring usaha-usaha yg dikembangkan oleh masyarakat desa itu sendiri.
Meski begitu, tambah Syahrul, pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat butuh disertai peningkatan peran serta tanggung jawab kelembagaan. Apakah pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, alias bahkan pemerintah desa sendiri.
Selain itu, diharapkan juga pemetaan sektor apa saja yg mampu dikembangkan melewati acara pemberdayaan tersebut. Syahrul menyarankan untuk menyasar sektor yg terbukti telah menjadi ciri khas masyarakat setempat.
"Harus yg bersahabat dengan masyarakat, semacam (pengembangan) pisang, ayam kampung, rumput laut, ikan laut, serta lain sebagainya," tandasnya.
|
Info Desa
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 Response to "Asosiasi Pemerintah Provinsi Kritisi Efektivitas Dana Desa"
Post a Comment